promediajambi.com

promediajambi.com,-Jakarta, 28 April 2025 – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta.

Agenda RDP membahas sejumlah isu penting terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta permasalahan kepegawaian di daerah.

Dalam forum tersebut, Gubernur Al Haris secara khusus menyoroti persoalan minimnya kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Ia menekankan bahwa potensi besar sektor pertambangan di Provinsi Jambi belum dapat dikelola secara maksimal akibat regulasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat.

“Kami di Jambi memiliki lahan tambang yang cukup banyak, namun seluruh regulasi dan pengelolaannya diatur oleh pusat. Gubernur sama sekali tidak memiliki peran dalam proses pengawasan maupun pengelolaan kegiatan tambang di daerah,” ungkap Gubernur Al Haris di hadapan peserta rapat.

Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap reklamasi pasca tambang yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini, menurutnya, terjadi karena tidak adanya pelibatan pemerintah daerah dalam proses pengawasan tersebut.

Gubernur Al Haris berharap agar ke depan ada revisi atau perubahan dalam regulasi, khususnya Undang-Undang Minerba, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk turut aktif dalam mengawasi dan mengelola sektor pertambangan di wilayahnya masing-masing.

“Setidaknya, dengan adanya kewenangan tersebut, perusahaan tambang bisa lebih menghormati keberadaan dan otoritas pemerintah daerah,” tegasnya.

Rapat ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan usulan konkret demi memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. (Sum:Diskominfo Jambi l Red:A.Chairi)