promediajambi.com

promediajambi.com,-  Gubernur Jambi Al Haris mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar di Provinsi Jambi masih berjalan sangat minim. Ia menyebut, salah satu kendalanya adalah standar pelaksanaan yang dinilai terlalu tinggi, sehingga membuat pelaku usaha enggan terlibat karena dinilai terlalu berisiko.

“Jambi memang masih cukup tertinggal dalam pelaksanaan program MBG. Salah satu penyebabnya adalah tingginya standar yang ditetapkan, jadi tidak bisa dijalankan sembarangan,” ujar Al Haris, Sabtu (31/5/2025).

Menurutnya, kendala utama terletak pada standar kualitas dapur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang mengharuskan aspek kesehatan, kebersihan, hingga kualitas makanan memenuhi ketentuan yang sangat ketat.

“Petugas dari BGN memastikan standar kesehatan makanan terpenuhi. Mulai dari dapur, kebersihan, hingga kualitas gizi makanan harus sesuai. Nah, di sinilah pelaku usaha sering merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri,” tambahnya.

Tak hanya soal standar, Al Haris juga menyoroti kurangnya pelibatan pemerintah daerah dalam perencanaan MBG oleh BGN. Untuk itu, ia berinisiatif melakukan percepatan dengan menggandeng kepala daerah di Jambi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

“Saya sudah berkomunikasi dengan Kepala BGN, dan langkah percepatan akan kita lakukan melalui MoU bersama bupati dan wali kota se-Jambi agar pelaksanaan MBG bisa dipercepat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa evaluasi lanjutan terhadap skema pemberian MBG juga tengah disusun. Ia menyoroti bahwa pola pemberian MBG bagi anak TK yang dilakukan pagi hari kurang efektif, karena sebagian besar sudah sarapan di rumah.

“Dulu MBG untuk anak TK dibagikan pagi, padahal mereka sudah sarapan di rumah. Jadi makanan tidak terlalu dinikmati, dan ini menjadi bahan evaluasi bagi kami,” terangnya.

Evaluasi juga akan menyasar pelaksanaan MBG di jenjang SMA dan SMK, dengan fokus pada siswa dari keluarga kurang mampu. Al Haris menilai program akan lebih bermanfaat jika disalurkan secara selektif kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau dibagikan kepada seperempat siswa dari keluarga tidak mampu, manfaatnya akan lebih terasa. Maka skema pemberian ini perlu diatur ulang,” ucapnya.

Al Haris menegaskan bahwa skema baru tersebut akan segera disampaikan kepada Kepala BGN di Jakarta. Ia berharap pelaksanaan MBG dapat difokuskan bagi pelajar kurang mampu mulai dari TK hingga SMA/SMK di seluruh Jambi.

Apalagi, Pemprov Jambi juga tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk anak jalanan dan yang putus sekolah. MBG, kata Al Haris, akan dijalankan beriringan dengan keberadaan sekolah tersebut.

“Sekolah Rakyat ini akan kita fokuskan bagi anak-anak kurang mampu. Maka dari itu, program MBG bisa diselaraskan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, baik di kabupaten maupun kota se-Jambi,” pungkasnya.

sumber : detiksumbagsel.com

red : Tazky